Aplikasikan Rajam Mati LGBT Sultan Meminta Semua Pihak Hormati Brunei

Aplikasikan Rajam Mati LGBT Sultan Meminta Semua Pihak Hormati Brunei

Aplikasikan Rajam Mati LGBT Sultan Meminta Semua Pihak Hormati Brunei
Aplikasikan Rajam Mati LGBT Sultan Meminta Semua Pihak Hormati Brunei

 

Sultan Hassanal Bolkiah minta semua pihak menghargai Brunei Darussalam walau tidak sepakat dengan aplikasi Hukum Pidana Syariat Islam yang meliputi eksekusi rajam sampai mati buat aktor zina serta hubungan seksual sama-sama type. Aplikasi hukum rajam diawali 3 April 2019.

Tiap-tiap orang di Brunei yang dikatakan bersalah atas pelanggaran hubungan seksual sama-sama type termasuk juga lesbian, gay, biseksual serta transgender (LGBT) akan dikenai hukuman baru itu. Tidak hanya rajam, eksekusi potong tangan buat pencuri akan diresmikan.

Hukum Pidana baru itu sebenarnya telah diumumkan pada Mei 2014 oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang bertindak selaku Perdana Menteri Brunei. Tetapi, realisasinya dipending serta diresmikan dengan setahap hingga kemudian diaplikasikan murni pada 3 April yang akan datang.

Seruan Sultan Bolkiah untuk menghargai ketentuan di Brunei itu muncul dalam situs situs pemerintah ditempat yang diambil CNN, Jumat (29/3/2019). “Pemerintah tidak menginginkan orang yang lain untuk terima serta sepakat dengan itu, tapi itu akan cukuplah bila mereka menghargai bangsa lewat cara yang sama semacam itu pula menghargai mereka,” bunyi pengakuan di situs itu mencuplik pengakuan Sultan Bolkiah.

Beberapa grup hak asasi manusia (HAM) menekan Brunei menggagalkan aplikasi hukuman semacam itu. Grup HAM Amnesty International yang berbasiskan di London mengatakan menjadi hukuman yang mengerikan.

“Melegalkan hukuman yang kejam serta tidak manusiawi itu mengerikan,” kata Rachel Chhoa-Howard, periset Brunei di Amnesty International. “Beberapa kekuatan pelanggaran semestinya tidak dipandang kejahatan benar-benar, termasuk juga hubungan seks konsensual pada orang dewasa dengan type kelamin yang sama.”

“Brunei mesti selekasnya hentikan gagasannya untuk mengaplikasikan hukuman kejam ini serta membuat revisi hukum pidana sesuai keharusan hak asasi manusianya,” lanjut Chhoa-Howard.

“Komune internasional mesti selekasnya mengutuk aksi Brunei untuk mengaplikasikan hukuman kejam ini ke praktek.”

Matthew Woolfe, pendiri grup HAM The Brunei Proyek, pula mengatakan tekanan yang seirama. “Kami berusaha untuk mendesak pemerintah Brunei, tapi mengerti ada periode waktu yang begitu singkat sampai undang-undang itu laku,” kata grup HAM yang berbasiskan di Australia itu.

Grup itu mengatakan pemerintah Australia untuk tingkatkan desakan diplomatik pada Brunei. “Kami terperanjat jika pemerintah saat ini sudah memberi tanggal serta bergegas lewat implementasi,” kata Woolfe.

Woolfe menjelaskan belumlah ada pengumuman publik besar-besaran mengenai implementasi pergantian Hukum Pidana tidak hanya dari pengakuan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru tersingkap minggu ini.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *